Latest Posts

Sulap Lahan Gambut Jadi Kebun Melon, Petani Siak Buktikan Gambut Bisa Produktif

Wed, 15 Jul 2026 13:20:57 +0700

Dayun–Hamparan lahan gambut yang selama ini identik dengan kawasan rawan kebakaran kini menunjukkan wajah baru. Kelompok Tani Cemerlang di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, berhasil membudidayakan melon berkualitas di lahan gambut berkedalaman lebih dari lima meter.

Tak hanya melon, para petani juga mengembangkan mentimun dan semangka melalui sistem tumpang sari. Keberhasilan ini membuktikan lahan gambut dapat menjadi sentra hortikultura jika dikelola dengan teknik budidaya yang tepat.

Bupati Siak Afni yang menghadiri panen perdana mengapresiasi inovasi para petani. Menurutnya, karakter lahan bukan menjadi hambatan selama pengelolaannya dilakukan secara serius dan ramah lingkungan.

"Lahan gambut tidak boleh dibakar. Justru dengan dimanfaatkan untuk pertanian, lahan menjadi lebih terkelola sekaligus membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan," ujarnya, Rabu (15/7/2026).

Pemerintah Kabupaten Siak juga menyatakan siap mendukung pengembangan pertanian gambut melalui bantuan alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan kelompok tani.

Anggota Kelompok Tani Cemerlang, Yusuf, mengatakan kunci keberhasilan budidaya terletak pada pengelolaan tingkat keasaman tanah menggunakan dolomit, sehingga tanaman mampu menyerap nutrisi secara optimal dengan penggunaan pupuk kimia yang relatif minim.

Saat ini kelompok tani membudidayakan sekitar 250 batang melon, 300 batang mentimun, dan 600 batang semangka. Menurut Yusuf, tanaman merambat lebih cocok ditanam di lahan gambut karena kondisi tanah yang lembap dan mampu menyimpan air lebih lama.

Selain menghasilkan komoditas pertanian, kelompok tani juga membangun embung sebagai cadangan air untuk irigasi sekaligus mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa lahan gambut tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pangan dan ekonomi baru melalui pertanian hortikultura yang produktif dan berkelanjutan.

Naik, Harga Kelapa Sawit Mitra Plasma Minggu Ini Jadi Rp3.890 per Kg

Tue, 14 Jul 2026 13:14:44 +0700

PEKANBARU - Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim telah melaksanakan rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma. Berdasarkan hasil kesepakatan harga kelapa sawit periode 15 - 21 Juli 2026 telah menggunakan Permentan Nomor13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra dan Keputusan Dirjenbun Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025.

Kepala Dinas Perkebunan Riau Supriadi mengatakan, berdasarkan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh Tim untuk kenaikan harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp 31,11/Kg atau mencapai 0,81% dari harga periode lalu.

“Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan naik menjadi Rp 3.890,97/Kg dan berlaku untuk periode satu minggu ke depan, dengan harga cangkang sebesar Rp 19,77/Kg. Pada periode ini indeks K yang dipakai adalah 92,87%, harga penjualan CPO minggu ini naik sebesar Rp 9,24 dan kernel minggu ini naik sebesar Rp 619,91 dari minggu lalu,” katanya.

Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan Permentan nomor 13 tahun 2024 pasal 16 maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periode iniadalah Rp 15.600,00 dan harga kernel KPBN periode ini sebesar Rp 13.765,00.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh timuntuk mitra plasma mengalami kenaikan. Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor naiknya harga CPO dan kernel,” ujarnya.

Dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selalu melakukan perbaikan tata Kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra.

“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma Provinsi Riau No. 25 Periode : Rabu - Selasa, 15 - 21 JULI 2026

Umur 3 Th (Rp 3,000.82 );

Umur 4 Th (Rp 3,400.16 );

Umur 5 Th (Rp 3,603.09 );

Umur 6 Th (Rp 3,759.77 );

Umur 7 Th (Rp 3,840.92 );

Umur 8 Th (Rp 3,886.27 );

Umur 9 Th (Rp 3,890.97 );

Umur 10-20 Th (Rp 3,870.35 );

Umur 21 Th (Rp 3,809.83 );

Umur 22 Th (Rp 3,751.90 );

Umur 23 Th (Rp 3,689.94 );

Umur 24 Th (Rp 3,622.07 );

Umur 25 Th (Rp 3,545.71 );

Umur 26 Th (Rp 3,499.45 );

Umur 27 Th (Rp 3,453.04 );

Umur 28 Th (Rp 3,407.92 );

Umur 29 Th (Rp 3,390.63 );

Umur 30 Th (Rp 3,376.22 );

DPKH Riau dan Bulog Evaluasi Penyaluran Jagung SPHP, Perkuat Koordinasi dengan Peternak

Wed, 15 Jul 2026 13:07:20 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) terus berupaya mendukung kelancaran pemenuhan kebutuhan pakan bagi peternak. Salah satunya dengan mengevaluasi penyaluran jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersama Perum Bulog.

Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan realisasi penyerapan jagung SPHP sepanjang 2026. Selain itu, DPKH Riau dan Bulog turut memetakan berbagai kendala teknis yang masih ditemui peternak dalam proses penyaluran.

Kepala DPKH Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, mengatakan evaluasi dilaksanakan bersama tim Bulog Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kelancaran program di tingkat peternak.

“Kami bersama Bulog mengevaluasi realisasi penyerapan jagung SPHP di tingkat peternak. Kami juga memetakan kendala teknis yang dihadapi peternak dalam proses distribusi,” kata Mimi, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, jagung SPHP memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan peternak. Karena itu, setiap masukan maupun kendala yang ditemui di lapangan perlu dibahas dan dicarikan solusi secara bersama-sama.

Dalam evaluasi tersebut, DPKH Riau dan Bulog turut membahas capaian penyerapan jagung. Sejumlah hal yang berkaitan dengan proses distribusi kepada peternak penerima manfaat juga menjadi perhatian.

“Kami ingin mendengar langsung persoalan peternak. Kendala yang ada perlu dibahas bersama agar penyaluran jagung SPHP dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DPKH Riau bersama Bulog akan kembali memperkuat koordinasi dengan melibatkan seluruh peternak penerima manfaat jagung SPHP di Riau. Pertemuan direncanakan berlangsung secara virtual dalam waktu dekat.

Melalui pertemuan tersebut, para peternak akan diberikan ruang untuk menyampaikan masukan, aspirasi, serta berbagai hal yang ditemui selama proses penyaluran jagung SPHP.

DPKH Riau berharap komunikasi yang terbuka antara pemerintah, Bulog, dan peternak dapat mendukung perbaikan penyaluran. Dengan demikian, distribusi jagung SPHP diharapkan semakin lancar dan kebutuhan peternak dapat terpenuhi secara optimal.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan bersama seluruh peternak penerima manfaat. Harapannya, kendala di lapangan bisa kita identifikasi dan selesaikan bersama,” jelas Mimi.

Pemko Pekanbaru Gandeng UMKM Semarakkan Festival Rakyat Nusantara

Wed, 15 Jul 2026 13:04:41 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggandeng pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan Festival Rakyat Nusantara dan nonton bareng (nobar) semifinal Piala Dunia yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas, Jalan Ahmad Yani, Selasa (14/7/2026) malam.

Kegiatan yang dipusatkan di kawasan pusat kota itu diikuti ratusan masyarakat bersama para pelaku UMKM. Warga menyaksikan laga semifinal Piala Dunia yang mempertemukan Tim Nasional Prancis melawan Spanyol.
Hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengapresiasi inisiatif Pemko Pekanbaru bersama Polda Riau yang menggelar nobar sekaligus melibatkan pelaku UMKM.

"Ini sebuah pertemuan yang menggembirakan. Saya yakin dengan pertemuan ini akan ada nilai-nilai persatuan, kehangatan, dan silaturahmi kita bersama," ujarnya.

Menurut Pangdam, keterlibatan UMKM tidak hanya menyemarakkan suasana, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Piala Dunia dengan mengikuti Festival Rakyat Nusantara yang dipadukan dengan kegiatan nobar.

Ia menyebut kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Provinsi Riau, TNI, dan Polri.

"Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, agar dapat menggerakkan roda perekonomian di tengah suasana Piala Dunia ini," kata Agung.

Wako Agung menjelaskan, Festival Rakyat Nusantara dan nobar Piala Dunia akan berlangsung hingga partai final dalam tiga hari ke depan. Berbagai kegiatan disiapkan untuk menarik partisipasi masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha lokal.

"Setiap kecamatan sudah berjalan dari awal pertandingan, dan puncaknya di sini kita buat. Kota juga mengajak pelaku UMKM di sini. Mudah-mudahan ini dapat menambah kekompakan, semangat bersama untuk meningkatkan roda perekonomian," jelasnya.

Selain menyaksikan pertandingan sepak bola, masyarakat juga dapat menikmati Festival Kuliner Nusantara, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis, serta berkesempatan memperoleh berbagai doorprize. Seluruh rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung selama 24 jam dalam tiga hari ke depan.

Pemko Pekanbaru Raih Rekor MURI, 9.184 ASN Serentak Baca Surah Al-Mulk di Masjid An Nur

Sun, 05 Jul 2026 15:10:24 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas rekor pembacaan Surah Al-Mulk oleh aparatur sipil negara (ASN) terbanyak di Indonesia. Sebanyak 9.184 ASN mengikuti pembacaan Surah Al-Mulk secara serentak di halaman Masjid An Nur.

"Pada malam ini kita menjadi saksi sekaligus pelaku dari sebuah kegiatan yang luar biasa, yakni pembacaan Surah Al-Mulk oleh ASN terbanyak di Indonesia. Target awal yang ditetapkan panitia sebanyak 5.000 ASN. Namun, jumlah peserta yang tercatat mencapai 9.184 ASN," kata Perwakilan MURI Andre Purwandono, Sabtu (4/7/2026).

Ia berharap rekor tersebut tidak sekadar menjadi pencapaian seremonial, melainkan menjadi ikhtiar bersama agar Kota Pekanbaru semakin maju, sejahtera, aman, dan semakin dicintai masyarakatnya.

Sebagai bentuk apresiasi, MURI menyerahkan piagam penghargaan dan medali rekor kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Pekanbaru atas keberhasilan tersebut.

"Saya juga berterima kasih kepada seluruh ASN Pemko Pekanbaru dan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pembacaan Surah Al-Mulk sebagai ungkapan rasa syukur pada peringatan Hari Jadi ke-242 Pekanbaru," ujar Andre.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengungkapkan, gagasan untuk memecahkan rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Mulk berasal dari istrinya, Sulastri. Rangkaian Hari Jadi ke-242 Pekanbaru tahun ini ditutup dengan tabligh akbar yang mengedepankan kegiatan bernilai religius dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Tahun ini, seperti tahun sebelumnya, kami tidak memperbanyak kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran. Kami memilih kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam," katanya.

Agung juga menyampaikan apresiasi kepada Ustaz Da'as Latif yang bersedia hadir dan memberikan tausiah di hadapan ribuan masyarakat Pekanbaru. Pemilihan Surah Al-Mulk memiliki makna mendalam sebagai pengingat bahwa seluruh kekuasaan, jabatan, dan amanah merupakan milik Allah SWT.

"Jabatan yang kami emban, baik sebagai wali kota, wakil wali kota maupun seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru, adalah amanah dari Allah SWT. Karena itu, Surah Al-Mulk mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.

Pekanbaru Menuju Zero Anak Stunting, Pemko Pastikan Intervensi Berlanjut

Wed, 08 Jul 2026 15:09:29 +0700

PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, menegaskan komitmennya agar tidak ada lagi anak-anak di kota ini yang mengalami stunting atau gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi

Wako Agung menyebut bahwa intervensi kasus stunting di Kota Pekanbaru terus berlanjut. Melalui kolaborasi lintas sektoral, pemberian asupan gizi, serta bantuan orang tua asuh bagi keluarga beresiko.

"Tidak boleh ada anak Pekanbaru yang gizinya kurang, harus lengkap. Zero anak stunting," kata Wako Agung, Rabu (8/7/2026).

Pemerintah Kota Pekanbaru juga menggandeng badan usaha dalam pemenuhan gizi anak yang alami stunting. Mereka bisa mendonasikan anggarannya untuk memberikan asupan gizi kepada anak sampai terbebas dari stunting.

Masyarakat bisa berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dengan memberikan donasinya kepada anak yang alami stunting.

Pada tahun 2025 saja, hasil dari pendataan yang dilakukan pemerintah kota dibantu kader Posyandu, ada ribuan balita yang alami stunting atau gizi buruk.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemko Pekanbaru segera mendistribusikan asupan vitamin serta makanan tambahan bagi anak-anak yang teridentifikasi stunting.

"Kita targetkan Pekanbaru bisa zero stunting. Ini adalah misi kemanusiaan untuk menyiapkan generasi masa depan yang tangguh," pungkasnya.

Pemko Pekanbaru Dorong LPS Ikut Awasi Warga Buang Sampah Sembarangan

Thu, 09 Jul 2026 15:08:51 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, mendorong Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang ada di setiap kelurahan untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan.

Pasalnya, tingkat partisipasi warga Kota Pekanbaru yang bergabung dengan LPS belum 100 persen. Padahal sudah ada LPS kelurahan yang melakukan penjemputan sampah ke rumah-rumah warga.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho mengatakan bahwa selain melakukan pengambilan sampah ke rumah-rumah, LPS juga didorong untuk melakukan edukasi dan pengawasan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan.

"Kita mendorong LPS bagaimana lebih aktif lagi, tidak hanya melakukan pengambilan sampah tapi juga edukasi dan pengawasan terhadap masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan," kata Wako Agung, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, warga bisa saja tidak bergabung dengan LPS atau sampahnya tidak dijemput oleh angkutan LPS. Namun, ia menekankan warga tersebut harus membuang sampahnya sendiri ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Warga jangan membuang sampah sembarangan, atau di TPS liar yang ada di pinggir jalan. Karena akan membuat timbulan sampah baru yang bisa menganggu lingkungan dan estetika kota.

"Masyarakat yang tidak mau ikut LPS, itu boleh. Tapi harus membuang sampahnya ke TPA, tidak di pinggir jalan," tegas Wako.

Menurutnya, hingga saat ini warga Kota Pekanbaru yang sudah bergabung dengan LPS sudah mencapai 90 persen. Ia juga mengimbau agar warga tidak membuang sampah sembarangan guna menjaga kebersihan lingkungan.

"Bukan hanya LPS, masyarakat juga diimbau jadi pengawas di daerah masing-masing," pungkasnya.

Dua Warga Meninggal Akibat Diare, Pemko Pekanbaru Telusuri Penyebab dan Siapkan Perbaikan Sanitasi

Fri, 10 Jul 2026 15:08:08 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bergerak cepat menindaklanjuti kasus diare yang menimpa warga di Jalan Pantau, RT 04/RW 05, Kelurahan Muara Fajar Barat, Kecamatan Rumbai Barat. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar turun langsung meninjau lokasi sekaligus memastikan kondisi para korban yang masih menjalani pemulihan, Jumat (10/7/2026).

Markarius menyampaikan, dari tujuh warga yang terdampak, dua orang meninggal dunia. Sementara lima korban lainnya kini telah dinyatakan sehat.

"Kami datang untuk memastikan kondisi lima korban yang tersisa sudah sehat. Selain itu, kami juga menyerahkan bantuan makanan dan tambahan gizi kepada 15 balita yang berada di lingkungan ini," katanya.

Selain menyalurkan bantuan, Pemko Pekanbaru juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan. Hal ini guna mengetahui penyebab munculnya kasus diare tersebut. Berdasarkan hasil uji laboratorium, sumber bakteri dipastikan bukan berasal dari air minum.

"Hasil laboratorium menunjukkan sumur warga sudah diperiksa dan hasilnya negatif. Air galon yang digunakan juga negatif. Artinya, sumber bakteri bukan berasal dari air minum," jelas Markarius.

Dugaan sementara mengarah pada faktor sanitasi lingkungan yang masih buruk. Sebagian rumah di kawasan tersebut belum memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang layak.

"Sanitasi menjadi persoalan utama di sini. Banyak rumah belum memiliki MCK," ungkap Markarius.

Sehingga, aktivitas buang air dilakukan di kebun. Kondisi ini memungkinkan lalat membawa bakteri ke makanan.

"Selain itu, makanan yang kurang higienis juga berpotensi menjadi penyebab penyebaran bakteri," sebut Markarius.

Ia juga menyoroti keterbatasan akses air bersih yang dialami masyarakat setempat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemko Pekanbaru akan menugaskan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengkaji pembangunan sumur bor.

"Kami akan menugaskan Dinas PUPR untuk melihat kemungkinan pembangunan sumur bor. Agar, warga memiliki akses air bersih dan fasilitas MCK yang memadai," ucap Markarius.

Sementara itu, Ketua RT 04, Saberi, mengatakan terdapat 52 kepala keluarga (KK) yang tercatat tinggal di wilayahnya. Sebagian besar warga bekerja sebagai buruh di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar, buruh bangunan, pekerja perkebunan sawit, hingga pengrajin batu bata.

Ia pertama kali mengetahui adanya kasus diare setelah menerima informasi dari keluarga korban yang datang melayat. Awalnya, satu warga meninggal dunia. Kemudian, satu korban lainnya juga meninggal dunoa dalam waktu yang berdekatan dengan dugaan penyakit muntah dan diare (muntaber).

"Kami baru mengetahui setelah ada warga yang meninggal dunia. Saat itu penyebabnya belum diketahui. Sehingga kami langsung mengimbau apabila ada warga yang sakit agar segera dibawa ke puskesmas," ujar Saberi.

Sejak kasus tersebut mencuat, petugas dari puskesmas, pemerintah provinsi, hingga kader posyandu telah beberapa kali datang melakukan pemeriksaan kesehatan serta pendataan warga. Sejumlah warga di Jalan Pantau ini juga diketahui belum memiliki dokumen kependudukan. Sehingga, seluruh warga belum terdata dalam pelayanan kesehatan maupun kegiatan posyandu.

"Kami terus mengimbau warga agar segera mengurus administrasi kependudukan. Dengan begitu mereka lebih mudah mendapatkan pelayanan pemerintah, termasuk layanan kesehatan," pungkasnya.

Disdik Pekanbaru Terbitkan Panduan MPLS, Ajak Orangtua dan Sekolah Saling Kolaborasi

Sat, 11 Jul 2026 15:07:16 +0700

PEKANBARU - Menyambut tahun ajaran baru 2026/2027, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru resmi mengeluarkan panduan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Langkah ini diambil guna memastikan gerbang awal persekolahan bagi anak-anak menjadi momen yang aman, nyaman, edukatif, serta sepenuhnya berpusat pada pemenuhan hak anak.

"Pelaksanaan MPLS dijadwalkan berlangsung selama 5 hari pada minggu pertama masuk sekolah," kata Plt Kepala Disdik Kota Pekanbaru, Syafrian Tommy, Sabtu (11/7/2026).

Ketentuan ini berlaku wajib bagi seluruh jenjang pendidikan di Kota Pekanbaru, mulai dari PAUD, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta, hingga satuan pendidikan non-formal seperti SKB dan PKBM.

Disdik menekankan bahwa momen ini harus menjadi ruang yang menyenangkan bagi anak-anak untuk beradaptasi, bukan momen yang menegangkan.

Pelaksanaan MPLS tahun ini dirancang dengan pendekatan humanis yang bertujuan untuk mengenali potensi diri murid baru secara positif.

Selain itu, kegiatan ini diarahkan untuk mengenalkan ekosistem serta warga sekolah, mengenalkan kurikulum yang akan dijalani, serta mengenalkan lingkungan fisik sekolah guna membantu proses adaptasi yang inklusif.

Guna memastikan tujuan mulia tersebut tercapai, Disdik Pekanbaru menetapkan tiga pilar utama yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pihak.

Selama kegiatan MPLS berlangsung, sekolah dilarang keras melakukan segala bentuk perpeloncoan, kekerasan, pungutan biaya, maupun penggunaan atribut yang tidak edukatif.

Sekolah juga wajib memastikan tidak ada aktivitas yang tidak relevan dengan tujuan adaptasi, serta penyelenggaraan di bawah pengawasan ketat guru.

Integrasi Nilai Karakter dan Lingkungan (Green City) sebagai materi wajib MPLS tahun ini diisi dengan hal-hal positif, meliputi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pagi Ceria, Etika Sopan dan Santun Bermedia Sosial, serta Budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun).

Tak hanya itu, gerakan ramah lingkungan diwujudkan secara nyata melalui program Green City berupa gerakan pembiasaan pemilahan sampah serta gerakan 1 siswa 1 polybag tanaman untuk mewujudkan sekolah hijau yang berkelanjutan.

Orangtua dan masyarakat sebagai mitra pendukung keberhasilan adaptasi anak tidak dapat dilepaskan dari peran rumah.

Dinas Pendidikan mengajak para orang tua untuk aktif membangun komunikasi dengan pihak sekolah dimulai dari gerakakan ayah teladan Indonesia dengan mengantar anak sekolah di hari pertama serta mendampingi proses transisi anak dengan penuh semangat positif, dan bersama-sama mengawasi agar ekosistem belajar yang ramah anak dapat tercipta sejak hari pertama sekolah.

"Kita bersama ingin anak-anak melangkah ke sekolah dengan senyuman dan rasa ingin tahu yang tinggi. Melalui MPLS yang edukatif ini, mari kita bersama-sama baik sekolah, orang tua, maupun masyarakat bergandengan tangan memastikan lingkungan belajar di Pekanbaru ramah bagi tumbuh kembang anak, bebas dari kekerasan, serta peduli pada kelestarian lingkungan," paparnya.

Disdik Pekanbaru juga akan melakukan pengawasan ketat melalui sistem pelaporan berjenjang, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan demi memastikan kenyamanan seluruh peserta didik di Kota Pekanbaru terjamin dengan baik.

Wako Pekanbaru Beri Fleksibilitas Kerja bagi ASN untuk Antar Anak di Hari Pertama Sekolah

Mon, 13 Jul 2026 15:05:02 +0700

PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho, memberikan fleksibilitas waktu kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru pada Senin (13/7/2026).

Kebijakan ini diberikan untuk mendukung para orang tua, khususnya ayah, agar dapat mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah.

"Bagi ASN dan THL di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, bapak ibu yang punya anak bisa mengantarkan anaknya ke sekolah," kata Wako.

Menurutnya, hari pertama masuk sekolah bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan momen emosional yang membekas dalam memori anak. Ia ingin para pegawai tidak kehilangan kesempatan emas ini, meski di tengah tanggung jawab sebagai abdi negara

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Pekanbaru Nomor: B.800/BKPSDM-PKAP/14/2026 yang ditandatangani secara elektronik pada Minggu (12/7/2026).

Dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya penguatan ketahanan dan peran keluarga, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Kebijakan ini juga memperhatikan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/257/M.KT.02/2026 tanggal 10 Juli 2026 tentang Imbauan Mendukung Penguatan Ketahanan Keluarga bagi Pegawai ASN.

Melalui surat edaran tersebut, seluruh kepala perangkat daerah diinstruksikan untuk memberikan izin fleksibilitas waktu kerja kepada ASN maupun Non ASN yang memiliki anak pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah agar dapat mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah.

Meski demikian, pelaksanaan fleksibilitas waktu kerja tetap harus memperhatikan dan mengutamakan keberlangsungan penyelenggaraan tugas pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta pencapaian kinerja di masing-masing perangkat daerah.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga menegaskan agar surat edaran tersebut menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Tak Cukup Jadi Sorotan, FPMPH-S Minta Dugaan PETI Galugua Dibongkar Hingga ke Akar!

Mon, 06 Jul 2026 23:23:34 +0700

LIMA PULUH KOTA, SUMBAR – Forum Pemuda Mahasiswa Peduli Hukum Sumatera Barat (FPMPH-S) mengagendakan dua aksi unjuk rasa pada pekan depan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang disampaikan kepada kepolisian, FPMPH-S dijadwalkan menggelar aksi di Mapolres 50 Kota pada Kamis, 9 Juli 2026, kemudian melanjutkan aksi di Markas Polda Sumatera Barat, Senin, 13 Juli 2026.

Koordinator Umum FPMPH-S, Pablo, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus pelaksanaan hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Menurut FPMPH-S, rencana aksi dilatarbelakangi berbagai laporan masyarakat dan pemberitaan media mengenai dugaan masih berlangsungnya aktivitas PETI di kawasan Nagari Galugua. Organisasi tersebut menilai apabila dugaan tersebut benar terjadi, aktivitas itu berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk kawasan hutan serta aliran Batang Kampar yang berhulu di wilayah tersebut.

Dalam dokumen pemberitahuan aksi, FPMPH-S mengaku telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat dan melakukan peninjauan lapangan. Mereka mengklaim menemukan dugaan masih beroperasinya puluhan alat berat di sepanjang aliran Batang Kampar.

Selain menyoroti dugaan aktivitas tambang ilegal, FPMPH-S juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan adanya pihak-pihak yang membekingi aktivitas tersebut. Organisasi itu menyebut informasi mengenai dugaan setoran kepada oknum aparat telah berkembang di tengah masyarakat dan meminta seluruh informasi tersebut diuji melalui proses penyelidikan yang profesional, independen, dan transparan.

FPMPH-S menilai berbagai pemberitaan media mengenai dugaan maraknya PETI seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Menurut mereka, apabila aktivitas tersebut masih berlangsung, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota maupun Polda Sumatera Barat.

Dalam aksi di Polres 50 Kota yang diperkirakan diikuti sekitar 250 peserta, massa akan berkumpul di GOR Singa Harau sebelum bergerak menuju Mapolres 50 Kota sekitar pukul 11.00 WIB dengan membawa mobil komando, pengeras suara, spanduk, dan atribut aksi damai.

Sementara itu, aksi di depan Markas Polda Sumatera Barat dijadwalkan berlangsung pada 13 Juli 2026 dengan estimasi sekitar 200 peserta.

Melalui dua aksi tersebut, FPMPH-S menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta pembentukan tim khusus untuk menyelidiki dugaan aktivitas PETI di Nagari Galugua, mengusut dugaan keterlibatan pemodal maupun pihak lain yang diduga terlibat, memeriksa dugaan keterlibatan oknum aparat apabila ditemukan bukti yang cukup, serta melakukan evaluasi dan audit internal terhadap dugaan praktik pembekingan aktivitas ilegal.

Selain itu, dalam surat pemberitahuan aksi di Polres 50 Kota, FPMPH-S juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat fungsi reserse yang menangani tindak pidana tertentu serta jajaran kepolisian di wilayah Kapur IX apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Senin (06/07/2026), belum diperoleh tanggapan resmi dari Polres 50 Kota maupun Polda Sumatera Barat terkait rencana aksi tersebut maupun berbagai dugaan yang disampaikan oleh FPMPH-S.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen pemberitahuan aksi dan pernyataan penyelenggara unjuk rasa.

Seluruh dugaan yang disampaikan masih merupakan klaim dari pihak FPMPH-S dan belum dibuktikan melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap seluruh pihak yang disebut.

Media ini juga membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Ketahanan Pangan Berkelanjutan, Polisi Aktif Rawat Kebun Jagung Binaan

Fri, 03 Jul 2026 23:20:27 +0700

Pekanbaru – Komitmen Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Pekanbaru dalam mendukung program ketahanan pangan terus diwujudkan melalui kegiatan perawatan rutin kebun jagung binaan yang berlokasi di Perkebunan SMK Pertanian, Jalan Alamanda I, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Personel Polsek Kawasan Pelabuhan turun langsung ke lahan untuk melakukan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil yang saat ini memasuki fase menjelang panen. Dalam kegiatan tersebut, personel mengamati kondisi daun, batang, serta tongkol jagung guna memastikan pertumbuhan tanaman tetap optimal dan menghasilkan panen yang berkualitas.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan AKP Dr. TEDDY KUSUMA, S.H,S.E,M.H,C.Med menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata Polri terhadap program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Implementasi nyata semangat Polisi Cinta Petani, di mana Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir mendampingi para petani dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Melalui pendampingan yang berkelanjutan, Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Pekanbaru berharap kebun jagung binaan dapat terus memberikan hasil yang maksimal serta berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional.

Bupati Kampar Didampingi Wakil Bupati Kampar Pimpin Rapat Evaluasi Penerimaan PAD Triwulan II TA 2026 Dan Serahkan Data Tunggakan PKB

Mon, 29 Jun 2026 14:19:05 +0700

Bangkinang Kota – Bupati Kampar Ahmad Yuzar S.Sos MT didampingi Wakil Bupati Kampar Dr Misharti S.Ag M.Si memimpin Rapat Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sekaligus menerima Penyerahan Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Kampar, Senin (29/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr Ardi Mardiansyah S.STP M.Si, para Asisten Setda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat.

Dalam arahannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh OPD penghasil diminta terus melakukan berbagai inovasi dan upaya percepatan dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

“Evaluasi ini penting untuk melihat capaian kinerja pendapatan daerah hingga Triwulan II Tahun 2026. Kita harus memastikan seluruh potensi pendapatan dapat tergali secara maksimal, sehingga target PAD yang telah ditetapkan dapat tercapai bahkan melampaui target,” ujar Bupati Kampar.

Bupati juga menekankan perlunya sinergi dan koordinasi yang kuat antar perangkat daerah dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta menyusun langkah-langkah percepatan guna meningkatkan penerimaan daerah pada semester kedua tahun anggaran 2026.

Sementara itu, Wakil Bupati Kampar Misharti menyampaikan bahwa peningkatan PAD merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Untuk itu diperlukan komitmen, inovasi serta pengawasan yang berkelanjutan agar sumber-sumber pendapatan daerah dapat dikelola secara optimal dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

Data tunggakan PKB tersebut diharapkan dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk melakukan langkah-langkah koordinatif dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat terus meningkat dan berdampak positif terhadap penerimaan daerah.

Mengakhiri rapat, Bupati Kampar menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk segera menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah dibahas serta menyusun strategi percepatan pencapaian target PAD hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

“Dengan kerja sama yang baik, komitmen yang kuat, dan dukungan seluruh pihak, kita optimis target pendapatan daerah dapat tercapai sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kampar dapat terus berjalan dengan baik,” tutup Bupati Kampar.

Wabup Kampar Buka Pelatihan Tata Kelola Pokdarwis Tahun 2026, Dorong Pengembangan Potensi Wisata di Kab. Kampar

Tue, 30 Jun 2026 14:18:18 +0700

Bangkinang Kota – Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., secara resmi membuka Pelatihan Tata Kelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Hotel Bangkinang Baru, Selasa (30/06/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, H. Afdal, S.T., M.T., beserta para narasumber, pengurus Pokdarwis dari berbagai kecamatan, serta undangan lainnya.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Kampar menegaskan bahwa Kelompok Sadar Wisata memiliki peran strategis dalam menggali, mengembangkan, dan mempromosikan potensi wisata yang dimiliki setiap daerah di Kabupaten Kampar.

“Hadirnya Pokdarwis harus mampu menggali seluruh potensi wisata yang ada di daerah masing-masing. Kabupaten Kampar memiliki kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik,” ujar Misharti.

Ia juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap wisatawan yang berkunjung. Menurutnya, keramahan masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkesan.

Di era digitalisasi saat ini, Wakil Bupati juga mengajak seluruh pengurus Pokdarwis agar aktif memanfaatkan media digital dan media sosial sebagai sarana promosi destinasi wisata.

Misharti juga mendorong Pokdarwis yang memiliki potensi wisata alam maupun potensi lainnya agar terus melakukan inovasi dan pengembangan sehingga dapat melahirkan objek-objek wisata baru yang mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan.

“Saya sangat berharap seluruh Pokdarwis terus meningkatkan potensi wisata di daerahnya masing-masing. Dengan berkembangnya sektor pariwisata, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, H. Afdal, S.T., M.T., dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pengurus Kelompok Sadar Wisata dalam mengelola destinasi wisata secara profesional.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan Pelatihan Tata Kelola Pokdarwis Tahun 2026 dilaksanakan selama tiga hari, mulai 30 Juni hingga 2 Juli 2026, dengan berbagai materi terkait pengelolaan destinasi wisata, pelayanan kepada wisatawan, promosi digital, serta penguatan kelembagaan Pokdarwis.

Pemprov Riau Sebut Kinerja Polda Riau Jadi Modal Penting Dukung Iklim Investasi

Tue, 30 Jun 2026 14:16:54 +0700

PEKANBARU - Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau Zulkifli Syukur hadir pada kegiatan Doa Bersama Lintas Agama peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Selasa (30/6/2026).

Pada momentum ini, Zulkifli Syukur menyebutkan, HUT Bhayangkara seharusnya menjadi penguat sinergi antara Polri dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.

Dirinya berharap Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga keamanan dan ketertiban di Bumi Lancang Kuning.

“Harapan kami, momentum HUT Bhayangkara ke-80 ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Polda Riau untuk terus hadir di tengah masyarakat. Pelayanan yang cepat, tepat, humanis, dan responsif terhadap setiap laporan warga harus terus ditingkatkan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi Polda dengan Pemprov Riau dan Forkopimda dalam menghadapi tantangan ke depan. Mulai dari pengamanan agenda nasional, penanganan karhutla, pemberantasan narkoba, hingga kejahatan siber.

“Tantangan ke depan semakin kompleks. Karena itu sinergi Polri dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh stakeholder harus semakin solid. Kami di Pemprov Riau siap mendukung penuh tugas-tugas kepolisian demi Riau yang aman, damai, dan kondusif,” tegas Zulkifli.

Zulkifli turut mengapresiasi kinerja Polda Riau yang dinilai aktif menjaga stabilitas daerah. Ia menyebut berbagai operasi yang digelar Polda Riau telah memberi rasa aman bagi masyarakat.

“Kami melihat Polda Riau cukup berhasil menjaga kamtibmas, menekan angka kriminalitas, dan aktif dalam penegakan hukum. Ini modal penting untuk mendukung iklim investasi dan pembangunan di Riau,” ucapnya.

“Mari kita jadikan HUT Bhayangkara ke-80 ini sebagai momentum memperkuat kebersamaan. Polri kuat karena rakyat, rakyat aman karena Polri,” pungkasnya.

Pemprov Riau Terima Audiensi Sesko TNI, Ini Pembahasannya

Mon, 29 Jun 2026 14:16:13 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menerima audiensi dari rombongan Pasis Dikreg 55 Sesko TNI. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Komandan Sesko TNI, Marsdya TNI Khairil Lubis dan disambut hangat Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto beserta jajaran forkopimda.

Plt Gubri SF Hariyanto, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Riau sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kontingensi Komando Utama Operasi (Rentinkon Kotamaops) TNI. Menurutnya, kehadiran rombongan Pasis Sesko TNI merupakan kehormatan sekaligus kesempatan memperkuat koordinasi lintas sektor.

"Kami merasa terhormat bahwa Provinsi Riau dapat menjadi bagian dari penyusunan Rentinkon Kotamaops TNI Pasis Dikreg 55 Sesko TNI. Pemerintah Provinsi Riau siap memberikan dukungan data, informasi, dan masukan yang dibutuhkan agar bermanfaat sebagai penyusunan rencana serta penguatan kesiapsiagaan kita," ujarnya di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (29/06/2026).

Dijelaskan, Riau memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Selain itu, wilayah ini memiliki kawasan pesisir yang luas, kawasan industri, perkebunan, jalur perdagangan, hingga berbagai objek vital nasional yang menjadi penopang perekonomian Indonesia.

"Riau adalah daerah yang sangat strategis, berada pada jalur Selat Malaka berhadapan langsung dengan negara tetangga. Memiliki wilayah pesisir yang luas, kawasan industri, perkebunan, jalur perdagangan, serta objek vital nasional terutama di sektor energi," jelasnya.

Diungkapkan, sektor energi menjadi satu diantara kekuatan utama Provinsi Riau. Keberadaan Kilang Pertamina Dumai serta tingginya produksi minyak bumi menjadikan daerah ini sebagai salah satu penyangga utama ketahanan energi nasional.

"Di Riau terdapat Kilang Pertamina Dumai dengan kapasitas sekitar 170.000 barel per hari atau setara dengan 16,5 persen dari total pasokan energi nasional. Dari sisi produksi minyak, Riau juga menjadi salah satu tulang punggung energi nasional dengan produksi sekitar 180.000 barel per hari atau sekitar 24-30 persen dari total produksi minyak nasional," ungkapnya.

Selain energi, Plt Gubri SF Hariyanto menerakan sektor perkebunan juga menjadi kekuatan besar Riau. Luas areal perkebunan kelapa sawit yang mencapai jutaan hektare serta tingginya produksi crude palm oil (CPO) menjadikan provinsi ini sebagai salah satu sentra perkebunan terbesar di Indonesia.

"Tak hanya itu, Riau menjadi kekuatan besar di sektor perkebunan. Luas kelapa sawit di Riau mencapai 3,87 juta hektare atau sekitar 21,23 persen dari total luas kelapa sawit nasional. Produksi CPO Riau mencapai 9,4 juta ton atau 20,11 persen dari produksi CPO nasional. Riau juga menjadi salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia dengan luas sekitar 419.381 hektare," terangnya.

Ia menambahkan, besarnya potensi tersebut menjadikan Riau memiliki arti penting bagi pembangunan nasional. Meski demikian, berbagai potensi tersebut juga diiringi dengan tantangan yang semakin kompleks dan membutuhkan kesiapan seluruh pihak.

"Artinya, posisi Riau bukan hanya strategis secara geografis tetapi juga bagi energi, pangan, industri, investasi, dan kepentingan ekonomi nasional. Namun, potensi besar ini juga diikuti dengan tantangan besar," tuturnya.

Plt Gubernur SF Hariyanto mengatakan bahwa ancaman yang dihadapi Riau banyak juga terdapat diberbagai sektor. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan, penertiban kawasan hutan, hingga peredaran narkotika internasional.

"Riau menghadapi ancaman multidimensi, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, penertiban kawasan hutan, potensi gangguan terhadap objek vital nasional, kejahatan lintas negara, peredaran narkotika internasional, perdagangan orang (human trafficking), bencana, hingga berbagai situasi kontingensi lainnya," ucapnya.

Dengan tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat sinergi dengan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dunia usaha, serta masyarakat. Kolaborasi dinilai menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan yang bersifat lintas sektor.

"Berbagai potensi tersebut tidak akan dihadapi sendiri-sendiri. Pemerintah Provinsi Riau sejak awal membangun sinergi yang kuat bersama TNI, Polri, Kejaksaan, instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat. Forkopimda selalu kompak kita duduk bersama mengambil keputusan bersama, dan bergerak bersama karena permasalahan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Harus lintas sektor, lintas kewenangan, dan lintas institusi," tegasnya.

"Karena itu, Pemerintah Provinsi Riau bersama Forkopimda juga membentuk dan memperkuat berbagai satgas sebagai dasar kerja bersama," tambah Plt Gubri SF Hariyanto.

Sementara itu, Komandan Sesko TNI Marsdya TNI Khairil Lubis menuturkan bahwa penyusunan Rentinkon Kotamaops TNI merupakan bagian penting dalam membentuk kemampuan strategis para perwira siswa. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar memenuhi kebutuhan akademik, tetapi menjadi latihan operasional yang berorientasi pada kesiapsiagaan menghadapi berbagai dinamika ancaman.

"Kegiatan yang dilaksanakan ini memiliki makna sangat strategis. Penyusunan naskah rencana kontingensi Kotamaops TNI bukan sekadar latihan akademik ataupun penyusunan dokumen semata, melainkan proses pembelajaran operasional yang dirancang untuk membentuk pola pikir strategis, kemampuan analisis, serta kemampuan perencanaan operasi gabungan para perwira siswa," pungkasnya.

TP PKK Pekanbaru Teguhkan Komitmen Dukung Asta Cita Lewat Berbagai Program Pemberdayaan

Tue, 30 Jun 2026 14:14:43 +0700

PEKANBARU - Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelaksanaan Sepuluh Program Pokok PKK sebagai upaya mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Peringatan HKG PKK bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat gerakan seluruh jajaran TP PKK, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, kecamatan, kelurahan, dan kelompok dasawisma.

"Melalui momentum ini, seluruh kader PKK semakin meneguhkan komitmen dalam melaksanakan Sepuluh Program Pokok PKK sekaligus mendukung kebijakan pembangunan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Sulastri pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Lapangan Bukit Putera Senapelan, Senin (29/6/2026).

Pada HKG PKK ke-54, TP PKK mengusung tema "Kuatkan Sepuluh Program PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045". Tema tersebut menegaskan pentingnya mengoptimalkan pelaksanaan Sepuluh Program Pokok PKK sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

PKK dinilai memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita melalui pembangunan berbasis keluarga yang berkelanjutan dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.

"Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, namun memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan karakter bangsa," ujar Sulastri.

Dalam rangka memeriahkan HKG PKK ke-54, TP PKK Pekanbaru telah melaksanakan berbagai kegiatan sepanjang April hingga Juni. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMK), sosialisasi pengembangan UMKM bersama Rumah BUMN, lomba Aku Hatinya PKK, lomba bertutur dan berkisah, gotong royong serentak di seluruh kecamatan, pengelolaan sampah bersama Waste Station dan bank sampah, lomba bazar UP2K PKK, donor darah, serta layanan kesehatan gratis.

Selain itu, TP PKK juga berpartisipasi dalam pemecahan rekor MURI ketan talam durian pada peringatan Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru serta berkolaborasi dalam pelaksanaan sunatan massal bagi 1.200 anak.

Pada puncak peringatan HKG PKK ke-54, TP PKK Kota Pekanbaru turut menyalurkan 1.354 paket sembako kepada petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Lembaga Pengelola Sampah (LPS).

Bantuan juga diberikan kepada organisasi perangkat kecamatan sebanyak 150 paket dan 1.000 paket untuk kader PKK. Rangkaian kegiatan turut diisi dengan penyaluran bantuan sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, dan donor darah.

"Seluruh rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Harapan kami, setiap kegiatan benar-benar mampu meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan," tutupnya.

Perkuat Sinergi dan Kolaborasi, Walikota Kunjungan Kerja ke DJPb Kanwil Riau

Mon, 29 Jun 2026 14:13:15 +0700

PEKANBARU - Walikota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM, menggelar kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah (DJPb Kanwil) Provinsi Riau, Senin (29/6/2026).

Didampingi Kepala Inspektorat Zulhelmi Arifin dan Kepala BPKAD Firmansyah Eka Putra, kedatangan Walikota Agung disambut secara langsung oleh Kepala DJPb Kanwil Riau Adnan Wimbyarto.

Kunjungan kerja dalam rangka silaturahmi serta memperkuat sinergi dan kolaborasi ini diisi dengan diskusi singkat antara Walikota Agung dengan Kepala DJPb Kanwil Riau Adnan Wimbyarto, bertempat di ruang rapat kantor DJPb setempat.

Usai pertemuan, Walikota Agung menyampaikan terdapat berbagai hal yang ia bahas dalam diskusi bersama Kepala DJPb Kanwil Riau tersebut.

"Yang pertama tentu pertemuan ini dalam rangka silaturahmi dengan Kepala Kanwil Kementerian Keuangan di Provinsi Riau. Yang kedua, tadi kita membahas terkait pola pembayaran TKD (Tunjangan Kinerja Daerah)," ungkapnya.

Kemudian yang ketiga, terang Walikota Agung, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan DJPb Riau membahas seputar kolaborasi yang bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Tadi ada beberapa peluang yang kita tangkap terkait adanya bantuan untuk pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang ada dalam program DJPb," tutupnya.

Polsek Kawasan Pelabuhan Kawal Pertumbuhan Jagung Hingga Masa Panen Berikutnya

Thu, 25 Jun 2026 22:40:16 +0700

PEKANBARU – Setelah berhasil melaksanakan panen jagung pipil di lahan ketahanan pangan beberapa waktu lalu, personel Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Pekanbaru kembali melakukan pengecekan dan perawatan tanaman jagung pipil pada kapling lahan lainnya yang berada di Perkebunan SMK Pertanian, Jalan Alamanda I, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional. Personel melakukan pengecekan kondisi tanaman, mengamati perkembangan tongkol jagung, serta memastikan tanaman tumbuh dengan baik menjelang masa panen yang diperkirakan akan berlangsung dalam waktu dekat.

Selain melakukan pengecekan, personel juga melaksanakan perawatan tanaman dengan membersihkan rumput liar di sekitar lahan dan memastikan kondisi tanaman tetap terjaga agar hasil panen yang diperoleh nantinya dapat maksimal.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan IPTU Dr. Teddy Kusuma, S.H.,S.E.,M.H.,C.Med. melalui menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pendampingan berkelanjutan terhadap lahan pertanian binaan yang selama ini dikelola bersama kelompok tani setempat.

"Setelah panen pada salah satu kapling lahan, saat ini masih terdapat tanaman jagung pipil pada kapling lainnya yang perkembangannya cukup baik dan dalam waktu dekat akan memasuki masa panen. Oleh karena itu, perawatan dan pengawasan terus dilakukan agar hasil yang diperoleh nantinya sesuai harapan," ujarnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa semangat Polisi Cinta Petani tidak hanya diwujudkan saat masa tanam maupun panen, tetapi juga melalui pendampingan rutin selama proses pertumbuhan tanaman. Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan motivasi kepada petani untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian.

Melalui kegiatan perawatan dan pengecekan tersebut, Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Pekanbaru berharap hasil panen berikutnya dapat semakin optimal serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional.

#ketahananpangan
#swasembadapangan
#polisicintapetani

Operasi Tangkap Tangan atau Operasi Tangkap Kacung? Bandar Narkoba Lipat Kain Tetap Berkeliaran!

Wed, 24 Jun 2026 12:43:50 +0700

KAMPAR, RIAU – Maraknya peredaran narkoba di wilayah Kenegerian Lipat Kain, Kabupaten Kampar, kembali menjadi sorotan tajam publik. Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain menilai penanganan kasus ini oleh aparat penegak hukum belum maksimal dan dinilai tidak menyentuh akar permasalahan.

Hanya Pemakai yang Jadi Tumbal, Forum Pemuda Desak Polres Kampar Tangkap Otak Kejahatan

Ketua Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain, Angki Mei Putra SH, Rabu (24/06/2026), menegaskan keprihatinannya terkait pola penindakan yang selama ini terjadi. Menurutnya, operasi yang dilakukan seringkali hanya menyasar para pemakai, sementara para bandar atau pengedar utama justru masih leluasa beraktivitas.

Narkoba Merajalela di Lipat Kain: Apakah Jaringan Ini Benar-benar 'Dipelihara'?

Seperti pengungkapan dari Tim Resnarkoba Polres Kampar pada Selasa malam (23/06) di Lipat Kain Kampar Kiri, yang terjadi justru ironis: pengedar 'kabur' dan yang dapat diamankan hanya pemakai. Padahal menurut kronologis singkat dari warga, mereka sama-sama tengah mengkonsumsi sabu.

"Kita tantang Polres Kampar untuk menangkap bandar, jangan selalu pemakai yang menjadi tumbal penangkapan... sedangkan bandar-bandar tetap berkeliaran... atau jangan-jangan permainan ini memang dipelihara?" ujar Angki kepada awak media.

Misteri Bandar yang Tak Tersentuh: Sepadankah Kinerja Sat Narkoba Polres Kampar?

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseriusan dan efektivitas kinerja Satuan Narkoba Polres Kampar dalam memberantas jaringan obat terlarang di daerah tersebut.

"Sebegitu sulitkah Polres Kampar Sat Narkoba menangkap bandar-bandar narkoba di Lipat Kain?" tanyanya dengan nada menantang.

Cuma Bisa Tangkap yang Kecil, Siapa Pelindung Pengedar Besar di Lipat Kain?

Angki juga mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan generasi muda dari bahaya narkoba. Ia menekankan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan dan peran aktif semua pihak.

"Sudah lah, mari kita jaga sama-sama Kenegerian ini. Kita berharap semua pihak mendukung pemberantasan narkoba di Kenegerian ini," imbuhnya.

Tantangan Keras untuk Kapolres Kampar: Berhenti Main Aman, Tangkap Bandar Sekarang!

Kinerja Sat Narkoba Dipertanyakan: Sebegitu Sulitkah Memutus Mata Rantai Narkoba?

Menurut Forum Pemuda, pola penindakan yang selama ini terjadi terlihat tidak seimbang dan terkesan hanya main mata.

Pengedar Kabur, Pemakai yang Ditangkap: Pola Penindakan di Lipat Kain Dinilai Tak Adil

Fakta di lapangan menunjukkan seringkali yang tertangkap justru pihak yang lemah, sementara dalang di belakang tetap bebas berkeliaran.

Hanya Gerigi yang Dipatahkan, Kepala Naga Harus Dipenggal!

Masyarakat menuntut tindakan tegas yang tidak hanya menyentuh lapisan bawah, tapi benar-benar memutus mata rantai dari hulu ke hilir.

Keprihatinan Mendalam: Penanganan Narkoba di Kenegerian Lipat Kain Dinilai Tak Maksimal

Kondisi ini memicu kekhawatiran luas karena penanganan yang tidak tuntas akan membuat masalah ini terus berulang.

Malu! Bandar Narkoba Bebas Bergerak, Pemakai Jadi Sasaran Empuk di Kampar Kiri

Sangat disayangkan jika aparat hanya mampu menangkap mereka yang sedang memakai, sementara pengedar utama justru lolos begitu saja.

Jangan Rusak Kampung Sendiri! Peringatan Keras bagi Bandar yang Merusak Generasi Muda

Dengan nada tegas, Angki juga memberikan pesan peringatan bagi para pelaku agar tidak terus-menerus merusak masa depan daerah dan anak bangsa.

"Kita ingatkan kepada bandar-bandar... jangan rusak kampung kita... jangan rusak generasi-generasi kita," tegasnya.

Kapan Bandar Narkoba Lipat Kain Dijebloskan ke Bui? Masyarakat Sudah Tak Sabar

Rakyat kini menunggu bukti nyata, bukan sekadar operasi yang hasilnya hanya untuk konsumsi media semata.

Hukum Seolah Berpihak: Pengedar Utama Leluasa, Korban Kecil yang Dihukum

Ketimpangan ini memunculkan persepsi di masyarakat bahwa hukum tampak berat sebelah dan tidak menyelesaikan masalah akar.

Berkali-kali Pengedar Kabur, Polres Kampar Diminta Evaluasi Total Kinerja Sat Narkoba

Sebagai bentuk aspirasi, Angki juga mengajak masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan ini agar mendapat perhatian serius dari pimpinan, khususnya Kapolres Kampar, demi terciptanya tindakan hukum yang adil dan menyeluruh.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Kampar belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan tudingan tajam yang disampaikan oleh Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain tersebut.

Tekankan Wajib Belajar 1 Tahun Pra Sekolah, Bunda PAUD Kampar Sosialisasikan Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini di Tanjung Alai

Tue, 23 Jun 2026 23:44:46 +0700

XIII Koto Kampar – Bunda PAUD Kabupaten Kampar, Ibu T. Nurheryani Ahmad Yuzar, menggelar Sosialisasi Program Wajib Belajar 1 Tahun Pra Sekolah Dasar di Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Senin (23/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi utama sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar.

Sosialisasi tersebut diikuti para pendidik PAUD, pengelola lembaga PAUD, orang tua, serta Bunda PAUD tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Program ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menekankan bahwa anak usia 5–6 tahun perlu mengikuti pendidikan minimal satu tahun di PAUD, TK, RA, maupun Kelompok Bermain sebelum memasuki pendidikan dasar.

Dalam arahannya, Bunda PAUD Kabupaten Kampar menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan investasi penting dalam membentuk karakter, kemandirian, serta kesiapan belajar anak.

Ia menekankan tiga hal utama yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 1 Tahun Pra Sekolah. Pertama, pemerataan akses layanan PAUD agar seluruh anak usia pra sekolah memperoleh kesempatan belajar yang mudah dijangkau, termasuk di wilayah pedesaan dan pelosok.

Kedua, peningkatan kualitas pembelajaran di PAUD. Menurutnya, proses belajar di PAUD bukan berorientasi pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung), melainkan lebih mengutamakan stimulasi perkembangan motorik, sosial-emosional, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, serta kemandirian anak melalui kegiatan bermain yang menyenangkan.

Ketiga, pentingnya peran aktif orang tua sebagai mitra guru dalam mendampingi tumbuh kembang anak di rumah.

"Anak belajar paling cepat melalui bermain dan teladan yang diberikan orang tua di rumah. Karena itu, sinergi antara keluarga dan lembaga PAUD sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak," ujar Bunda PAUD.
Ia juga berharap tidak ada lagi anak di Kabupaten Kampar yang memasuki Sekolah Dasar tanpa memperoleh pengalaman belajar di PAUD.

"Kami ingin tidak ada lagi anak yang masuk SD tanpa bekal dari PAUD. Itu adalah hak setiap anak yang harus kita wujudkan bersama," tegasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar Zulkifli mewakili Kepala Dinas Pendidikan, Camat XIII Koto Kampar Zulfikar, S.Ag., M.Si., jajaran Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI), para pengelola PAUD, serta puluhan Bunda PAUD tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan se-Kecamatan XIII Koto Kampar.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini semakin meningkat, sehingga Program Wajib Belajar 1 Tahun Pra Sekolah dapat terlaksana secara optimal dan mampu mencetak generasi Kampar yang cerdas, mandiri, berkarakter, serta siap menempuh pendidikan dasar dengan lebih baik.

Harga TBS Sawit Mitra Swadaya Riau Naik Tipis, Usia 9 Tahun Tembus Rp3.707,61/Kg

Tue, 23 Jun 2026 23:44:02 +0700

PEKANBARU - Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun mitra swadaya di Provinsi Riau kembali mengalami kenaikan untuk periode 24 hingga 30 Juni 2026. Berdasarkan hasil rapat tim penetapan harga yang digelar Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada 23 Juni 2026, kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok umur tanaman 9 tahun sebesar Rp11,28 per kilogram atau naik 0,31 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau, Dr. Defris Hatmaja, SP, M.Si mengatakan harga pembelian TBS petani mitra swadaya umur 9 tahun ditetapkan sebesar Rp3.707,61 per kilogram dan berlaku untuk periode 24–30 Juni 2026.

"Berdasarkan hasil kesepakatan tim harga, kenaikan tertinggi berada pada kelompok umur 9 tahun sebesar Rp11,28 per kilogram atau mencapai 0,31 persen dari harga periode lalu. Harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan naik menjadi Rp3.707,61 per kilogram," ujar Defris.

Penetapan harga tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra dan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025.

Menurut Defris, kenaikan harga TBS pekan ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak sawit mentah (CPO) dan inti sawit (kernel). Harga penjualan CPO tercatat naik Rp57,64 per kilogram, sementara harga kernel meningkat Rp394,38 per kilogram dibandingkan pekan sebelumnya.

"Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor naiknya harga CPO dan harga kernel," jelasnya.

Pada periode ini, indeks K yang digunakan sebesar 92,45 persen dengan harga rata-rata CPO sebesar Rp15.263,64 per kilogram, harga kernel Rp12.946,00 per kilogram, dan harga cangkang Rp23,11 per kilogram.

Defris menambahkan, tim penetapan harga terus melakukan perbaikan tata kelola agar penetapan harga TBS berjalan sesuai regulasi dan memberikan keadilan bagi pekebun maupun perusahaan mitra.

"Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya serius seluruh stakeholder yang didukung Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat," katanya.

Berikut rincian harga TBS kelapa sawit kemitraan swadaya Provinsi Riau periode 24–30 Juni 2026:

Umur 3 tahun: Rp2.866,37/Kg

Umur 4 tahun: Rp3.199,68/Kg

Umur 5 tahun: Rp3.436,65/Kg

Umur 6 tahun: Rp3.569,98/Kg

Umur 7 tahun: Rp3.650,23/Kg

Umur 8 tahun: Rp3.694,75/Kg

Umur 9 tahun: Rp3.707,61/Kg

Umur 10–20 tahun: Rp3.667,79/Kg

Umur 21 tahun: Rp3.604,85/Kg

Umur 22 tahun: Rp3.532,67/Kg

Umur 23 tahun: Rp3.450,61/Kg

Umur 24 tahun: Rp3.388,52/Kg

Umur 25 tahun: Rp3.337,51/Kg

Umur 26 tahun: Rp3.319,16/Kg

Umur 27 tahun: Rp3.290,72/Kg

Umur 28 tahun: Rp3.236,89/Kg

Umur 29 tahun: Rp3.197,38/Kg

Umur 30 tahun: Rp3.107,07/Kg.

Pekanbaru di 242 Tahun, Menjelma Jadi Pusat Perdagangan dan Jantung Sumatera

Tue, 23 Jun 2026 23:43:30 +0700

PEKANBARU - Pada hari ini, 23 Juni 2026 Kota Pekanbaru genap berusia 242 tahun. Pekanbaru kini sudah menjelma menjadi salah satu Kota Besar di Indonesia.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan bahwa Pekanbaru kini sudah menjadi satu kota yang dicita-citakan dulu oleh para pendirinya.

Dengan pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang saat ini sudah melebihi rata-rata nasional, yakni di angka mencapai 8 persen, dikatakan Agung sudah pantas rasanya Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan menjadi jantung Pulau Sumatera.

"Kita tahu, Pekanbaru tidak lagi bersiap-siap tapi sudah menjadi kota besar di Indonesia. Kita melihat pertumbuhan ekonomi saat ini diatas rata-rata nasional, tentu Pekanbaru ini seperti yang dicita-citakan dulu menjadi pusat perdagangan dan jantung Sumatera," kata Wali Kota Agung, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, didukung dengan infrastruktur dengan adanya pintu tol yang berhubungan langsung ke Kota Pekanbaru, menjadikan Pekanbaru sebagai kota tengah di Pulau Sumatera.

Di usia Pekanbaru 242 tahun ini, dikatakan Agung maka ia mengajak seluruh masyarakat berdoa dan sama-sama dapat menjaga Pekanbaru agar lebih baik.

"Dapat kita teruskan pembangunannya lebih maju lagi, dan tentu kita masyarakatnya lebih sejahtera serta makin lestari alamnya," tutup Agung.

KolaborAksi Membangun Pekanbaru: 242 Tahun Melangkah Menuju Kota yang Lebih Maju

Tue, 23 Jun 2026 07:37:08 +0700

PEKANBARU - Tepat pada 23 Juni 2026, Kota Pekanbaru genap berusia 242 tahun dengan mengusung tema "Berkolaborasi Menjadi Aksi" dan tagline "Pekanbaru KolaborAksi".

Peringatan Hari Jadi ke-242 menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak nyata bagi warga.

Selama lebih dari dua abad, Pekanbaru berkembang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Riau.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius, berbagai program pembangunan mulai menunjukkan hasil meski masa pemerintahan baru berjalan sekitar 1 tahun 4 bulan.

Kemajuan pembangunan terlihat di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik hingga pemberdayaan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Pekanbaru pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai sekitar 7,91 persen, melampaui rata-rata nasional, didorong meningkatnya konsumsi masyarakat, investasi, dan aktivitas usaha.

Pekanbaru juga mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri karena berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sekitar Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi pelayanan dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Salah satu janji kampanye yang telah direalisasikan adalah penurunan tarif parkir melalui Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025, dengan tarif parkir roda dua menjadi Rp1.000 dan roda empat Rp2.000 untuk sekali parkir.

Pemerintah Kota juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar melalui perbaikan jalan rusak, pembangunan jalan mantap, penataan drainase, dan penanganan banjir.

Pemeliharaan jalan lingkungan telah terlaksana sepanjang 7.000 meter, disertai pembersihan lingkungan dan saluran drainase di 15 kecamatan sebagai upaya meningkatkan kualitas kawasan permukiman, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, serta meminimalisir terjadinya banjir.

Penanganan sampah menjadi salah satu fokus utama pemerintah melalui pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di seluruh kelurahan yang bertugas mengangkut sampah rumah tangga setiap hari agar tidak terjadi penumpukan di lingkungan masyarakat.

Gerakan memilah sampah dari sumber terus digencarkan sebagai bagian dari program Green City, termasuk melibatkan ASN dan tenaga non-ASN sebagai teladan dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga melakukan peluncuran uji coba bus listrik sebagai moda transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon, meningkatkan kualitas udara, serta mendukung terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang modern dan berkelanjutan.

Di bidang pendidikan, pemerintah Kota juga menghadirkan program transportasi gratis bagi pelajar untuk meringankan beban biaya keluarga sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum.

Pada sektor ekonomi kerakyatan, berbagai program pemberdayaan UMKM terus diperkuat melalui subsidi bunga pinjaman, bantuan usaha, dan penciptaan wirausaha baru yang turut berkontribusi menurunkan angka kemiskinan Kota Pekanbaru hingga sekitar 3,1 persen.

Peningkatan pelayanan publik terus diperluas melalui berbagai inovasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan. Salah satu inovasi unggulan yang diinisiasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru adalah Mobil AMAN (Administrasi Mudah, Aman, dan Nyaman), layanan jemput bola yang menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan langsung ke tengah masyarakat. Melalui Mobil AMAN, warga dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan dengan lebih mudah, cepat, dan dekat tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil, sehingga pelayanan publik menjadi semakin inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota menghadirkan berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat sebagai wujud nyata semangat KolaborAksi. Sebanyak 48 rangkaian kegiatan disiapkan untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Pekanbaru, memadukan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, kegiatan sosial, olahraga, hingga pelestarian budaya Melayu.

Berbagai program tersebut antara lain penghapusan sanksi administratif (denda) pajak daerah hingga 31 Agustus 2026, pemasangan instalasi listrik gratis bagi 2.000 rumah warga kurang mampu, sunatan massal gratis bagi ribuan anak, serta beragam layanan sosial dan kemasyarakatan lainnya sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perayaan HUT ke-242 juga diisi dengan berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti layanan Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) gratis selama tiga hari, parkir gratis di sejumlah titik, promosi produk UMKM serta penyelenggaraan Festival Kue Talam Ketan Durian sepanjang satu kilometer yang melibatkan pelaku usaha lokal dan menjadi ikon perayaan tahun ini. Acara ini sukses menjadi magnet bagi ribuan masyarakat yang memadati lokasi sejak pagi hari, antusiasme warga Pekanbaru sangat besar memadati lokasi event dinilai menjadi event yang tersukses dalam beberapa tahun terakhir di luar ekspektasi dari pihak pemko Pekanbaru selaku penyelenggara. Festival Kue Talam Ketan Durian menjadi representasi bagaimana budaya Melayu tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua.

Keberhasilan Festival Kue Talam Ketan Durian semakin lengkap dengan diraihnya penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori Sajian Kue Talam Ketan Durian Terpanjang. Pengakuan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Kota Pekanbaru sekaligus membuktikan bahwa semangat KolaborAksi mampu melahirkan karya besar yang mengangkat budaya Melayu ke panggung nasional. Penghargaan MURI tersebut menjadi kado istimewa dalam peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242 Tahun 2026. (ADVERTORIAL)

Semarak Hari Jadi ke-242, Wali Kota Agung Gratiskan Parkir di Seluruh Mall dan Rumah Sakit

Fri, 19 Jun 2026 22:25:23 +0700

PEKANBARU - Jelang puncak peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru yang ke-242, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan kado istimewa yang langsung menyentuh dompet masyarakat. Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, secara resmi mengumumkan kebijakan parkir gratis di seluruh pusat perbelanjaan (mall/swalayan) dan Rumah Sakit (RS) swasta di Pekanbaru.

Kebijakan bebas biaya parkir ini berlaku selama tiga hari penuh, terhitung mulai tanggal 22 Juni hingga 24 Juni 2026. Wali Kota Pekanbaru, H. Agung Nugroho, menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk rasa syukur sekaligus stimulus untuk memanjakan warga di hari bahagia Kota Bertuah.

"Hari Jadi Pekanbaru ke-242 adalah pesta rakyat. Kami ingin seluruh warga merasakan langsung kemeriahannya tanpa perlu dibebani biaya parkir saat mendatangi pusat perbelanjaan atau saat harus berobat dan menjenguk keluarga di rumah sakit," ujar Wako Agung, Jumat (19/6/2026).

Dalam surat yang ditandatangani Agung yang didampingi Wakil Walikota Pekanbaru H Markarius Anwar ST MArch, disebutkan beberapa tempat yang gratis parkir. Diantaranya, Mall SKA, Mall Pekanbaru (MP), Living World, Citra Plaza, Plaza Senapelan, Sadira Plaza, Metropolitan City (MTC), Plaza Central, dan 88 Plaza. Selain itu ada juga Transmart, Lotte Grosir, Planet Swalayan, Pasar Buah Nangka, dan Plaza Sukaramai. Hal yang sama berlaku untuk seluruh Rumah Sakit (RS) Swasta di wilayah Kota Pekanbaru.

Pemko juga tidak main-main dalam menerapkan aturan ini. Wali Kota H. Agung Nugroho memberikan peringatan keras kepada seluruh pengelola mall, rumah sakit, maupun juru parkir agar tidak coba-coba mengelabui masyarakat selama masa pembebasan tarif tersebut. Masyarakat juga diminta untuk menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan. Jika ditemukan oknum yang masih memungut biaya parkir, warga diimbau untuk segera mengambil bukti dan melaporkannya.

"Jika kedapatan masih ada yang memungut biaya parkir, segera laporkan ke dinas terkait atau kanal pengaduan Pemko. Akan langsung kita tindak tegas di tempat untuk menerima konsekuensinya! Tidak ada toleransi bagi yang melanggar kenyamanan warga di hari jadi kota kita," tegas H. Agung Nugroho.

Dengan adanya kebijakan ini, selain meringankan beban ekonomi, Pemko Pekanbaru juga berharap volume perputaran ekonomi di sektor retail dan hiburan meningkat drastis selama libur perayaan Hari Jadi ke-242.