pilihan +INDEKS
Rapat Pengendalian Inflasi, Kemendagri Dorong Daerah Jaga Harga Pangan
PEKANBARU - Pemerintah menempatkan pengendalian harga komoditas pangan sebagai prioritas utama dalam menjaga stabilitas inflasi nasional agar tidak menekan daya beli masyarakat. Langkah ini dinilai krusial, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Tito menyampaikan bahwa laju inflasi nasional hingga saat ini masih berada dalam kondisi relatif terkendali. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari intensitas koordinasi yang rutin dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Inflasi ini bisa terkendali karena kita melakukan rapat seperti ini setiap minggu. Semua daerah bekerja, semua kementerian juga bergerak,” ujar Tito.
Mendagri mengingatkan seluruh pihak untuk tetap waspada. Pasalnya, jika inflasi menembus ambang batas tersebut, dampaknya akan paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan harian.
“Kenaikan harga beras, minyak, telur, daging, ikan itu akan sangat terasa bagi mereka yang penghasilannya harian. Kesulitannya langsung dirasakan,” tegasnya.
Dalam pemaparannya, Tito juga menjelaskan bahwa salah satu penyumbang inflasi terbesar secara tahunan berasal dari komoditas emas perhiasan yang dipengaruhi dinamika pasar global.
Ia menyebutkan harga emas saat ini terus mengalami kenaikan signifikan.
Selain emas, kenaikan harga juga tercatat pada sejumlah komponen lain, seperti makanan dan minuman, sektor transportasi, serta perawatan pribadi. Peningkatan permintaan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru turut memberikan tekanan terhadap laju inflasi.
Lebih lanjut, Tito menekankan bahwa pemerintah tidak hanya memperhatikan besaran inflasi, tetapi juga tren pergerakannya. Ia mencatat inflasi Desember 2025 mengalami kenaikan dibandingkan November 2025 yang berada di level 2,72 persen.
“Ini menunjukkan tren yang meningkat. Karena itu, kita harus lebih berhati-hati,” ujarnya.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah memilih memusatkan pengendalian inflasi pada sektor yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat, yakni komoditas pangan.
“Kalau emas perhiasan, itu mengikuti harga dunia dan sulit kita bendung. Karena itu, fokus kita adalah faktor lainyang paling utama makanan dan minuman, karena itu yang langsung dirasakan masyarakat,” pungkas Tito.
Berita Lainnya +INDEKS
Muliardi: Penetapan Zakat Fitrah Harus Jelas dan Tepat Waktu
PEKANBARU – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Riau resmi menetapkan ketent.
Inilah 5 Tempat Ngabuburit Bersama Keluarga Paling Hits di Kota Pekanbaru
PEKANBARU - Bulan Ramadan selalu menghadirkan tradisi ngabuburit yang dinan.
Muliardi: KUA Garda Terdepan Layanan Keagamaan di Tingkat Kecamatan
PEKANBARU— Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menggelar Rapat Kerja (Raker) Kep.
Plt Gubri SF Hariyanto Salurkan 100 Paket Sembako di Tradisi Petang Belimau Pekanbaru
PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara.
Perhutanan Sosial Didorong Jadi Motor Mitigasi Iklim dan Penguatan Ekonomi Hijau di Riau
PEKANBARU - Perhutanan sosial ditegaskan sebagai strategi kunci dalam mendukung implementasi REDD.
Pelayanan Dasar Jadi Prioritas 2026: Plt Gubri Siapkan Upaya Jitu Pengelolaan PAD Riau
PEKANBARU - Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa fokus utama P.


.jpg)
.jpg)



