Pelayanan Dasar Jadi Prioritas 2026: Plt Gubri Siapkan Upaya Jitu Pengelolaan PAD Riau

PEKANBARU - Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada tahun 2026 adalah menjaga pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan di tengah tantangan fiskal. Ia menyampaikan, pihaknya harus memastikan stabilitas tetap terjaga, sembari menyelesaikan berbagai kewajiban keuangan yang sempat tertunda. 

Di antaranya adalah tunda bayar kepada pihak ketiga serta tunda salur anggaran ke kabupaten/kota. Hal tersebut dikatakan Plt Gubri SF Hariyanto di Gedung Pauh Janggi Pekanbaru, Jumat (20/02/2026).

“Fokus pertama kita tahun ini adalah menjaga pelayanan dasar tetap berjalan. Meski harus memastikan stabilitas terjaga, serta menyelesaikan kewajiban termasuk tunda bayar kepada pihak ketiga dan tunda salur ke kabupaten kota,” katanya.

Dijelaskan, penyelesaian kewajiban tersebut menjadi prioritas agar roda pembangunan di daerah tidak terganggu. Ia memastikan, langkah penyelesaian dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

“InsyaAllah pada tahun 2026 ini seluruh kewajiban tersebut dapat kita selesaikan secara bertahap dan tuntas. Kami menyadari pada tahun pertama ini belum semua harapan dapat kami tunaikan, karena kondisi fiskal dan situasi yang mengharuskan kami melakukan penyusunan prioritas,” jelasnya.

Plt Gubri SF Hariyanto juga menuturkan permohonan maaf kepada masyarakat Riau atas berbagai program yang belum maksimal dalam satu tahun terakhir. Ia menambahkan, bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan terus melakukan pembenahan dari sisi tata kelola keuangan daerah.

“Kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Riau. Dalam perjalanan satu tahun ini masih terdapat hal-hal yang belum maksimal. Namun, kami tidak berhenti, sejak saya ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur, fokus besar saya adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” tuturnya.

Diterangkan, untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemprov Riau membentuk tim optimalisasi PAD lintas instansi. Tim tersebut juga melibatkan DPRD serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memastikan langkah yang diambil terintegrasi dan terukur.

Langkah konkret lainnya adalah memperkuat digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, potensi kebocoran dapat ditekan sekaligus meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi.

Selain itu, Pemprov Riau juga mendorong agar investasi yang masuk ke daerah menggunakan rekening Bank Riau Kepri Syariah atau Bank Riau Kepri Syariah sebagai bagian dari penguatan ekosistem keuangan daerah.

“Sehingga, dividen yang dihasilkan dapat kembali untuk masyarakat Riau. Target kita jelas, potensi PAD akan bertambah hingga tiga sampai lima triliun yang kita dapat nanti dari pajak kendaraan, pajak bahan bakar, dan termasuk air permukaan,” terangnya.

Dengan upaya peningkatan PAD yang signifikan, Pemprov Riau optimistis dapat memperkuat kemandirian fiskal tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.

“Dengan kemandirian fiskal yang kuat, kita bisa menuntaskan persoalan infrastruktur dan mempercepat pemerataan pembangunan." pungkasnya.