Cegah Manipulasi TPP, Pemprov Riau Gunakan Aplikasi Digital SIGMA

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai menyiapkan pemanfaatan Aplikasi SIGMA untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berbasis pada kinerja. Hal itu dibahas dalam Rapat Persiapan Pemanfaatan Aplikasi SIGMA dan Pembahasan Distribusi atau Penataan Tenaga Akuntansi, Senin (5/10/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengatakan, rapat tersebut membahas bagaimana setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mengembangkan potensi dan memaksimalkan kinerjanya.

"Rapat hari ini kita membahas tentang bagaimana setiap ASN itu bisa mengembangkan potensinya, kemudian bisa memaksimalkan kinerjanya. Karena kita sudah sepakat, sebagai mana arahan Pak Gubernur untuk dapat mengukur kualitas ASN melalui manajemen talenta. Oleh karena itu, kami mengidentifikasi bahwa untuk memaksimalkan potensi ASN harus ada alat ukurnya supaya kita bisa memberikan kepercayaan kepada semua ASN dan berlaku adil," ujar Syahrial Abdi.

Menurutnya, Pemprov Riau menyiapkan perangkat mulai dari hulu, di mana masing-masing OPD harus mengidentifikasi beban kerja yang akan dibagi kepada pejabat yang ada, baik struktural maupun fungsional.

"Kalau dulu kita lebih gampang karena semuanya struktural, hari ini struktural dipersempit fungsional yang diperbesar. Dan fungsional, sebagian ASN kita, mungkin menganggap sesuatu yang secara pertanggungjawaban itu tidak mutlak bagi dia," jelasnya.

Untuk itu, Pemprov Riau mulai mengukur pekerjaan fungsional dengan indikator keberhasilan yang jelas. Kinerjanya akan dihitung dan didigitalisasi melalui Aplikasi SIGMA.

"Hari ini kita mulai mengukur pekerjaan fungsional itu indikator keberhasilannya apa, kinerjanya dihitung seperti apa. Sekarang kita mau membuat itu dengan digitalisasi. Karena kalau manual bisa dimanipulasi dan segala macam bentuk kecurangan," katanya.

"Dengan digitalisasi kita memaksa semua orang berada di dalam sistem, kalau dia merasa dia hadir, ya absennya melalui biometrik. Kalau dia merasa dia bekerja ya dia upload hasil kerjanya. Dan itu yang akan dibobot, jadi setiap kinerja itu dihargai, diakui dan kemudian diberikan haknya," tegas Syahrial.

Sebagai langkah awal, Pemprov Riau akan meminta masing-masing OPD untuk bersurat kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk penunjukan Ketua Tim. Selain itu, akan ada pembaharuan aplikasi oleh BKD, serta sistem pengawasan yang akan dirapikan, termasuk kemungkinan adanya perubahan Peraturan Gubernur.

"Akan kita siapkan dulu instrumen itu dan kita berharap bisa diimplementasikan paling tidaknya di dua bulan terakhir di tahun ini," pungkasnya.