DKP dan BPS Pekanbaru Jalin Sinergi dan Sinkronisasi Tingkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat

PEKANBARU - Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Pekanbaru dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru menjalin sinergi dan sinkronisasi dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Sinergi dan sinkronisasi ini terutama dilakukan dalam bentuk dukungan data yang mencakup penguatan ketahan pangan dan strategi pengendalian inflasi dan deflasi.

Hal ini disampaikan Kepala DKP Kota Pekanbaru, Maisisco, pada Jumat, (22/11/2024). Ia menjelaskan, langkah bersama ini sangat penting untuk ketahanan pangan Kota Pekanbaru di masa depan.
Salah satunya berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang membangun kemandirian pangan dan swasembada.

"Melalui kerja sama DKP dan BPS ini, maka akurasi data kita juga akan lebih meningkat. Sehingga, program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah nantinya, bisa lebih efektif dan efisien karena datanya sinkron," ujarnya.

Maisisco mengatakan, bukan hanya lokasi rawan pangan, sinkronisasi data juga dilakukan terhadap potensi pertanian dan panganan.

"Misalnya dari petani lokal, dari kelompok wanita tani dan pertanian-pertanian swadaya yang dikembangkan di pemukiman. Karena itulah, sebagai tindaklanjutnya, kita akan melakukan kerja sama dengan BPS, untuk data-data tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut, Kabid Distribusi Dinal Husna, menjelaskan bahwa DKP sudah memiliki data tersendiri yang disusun berdasarkan SOP yang sudah ada. Dengan kerjasama ini, maka nantinya BPS juga bisa melakukan pendampingan pada tim DKP terkait pendataan.

Seperti dalam penyusunan statistik sektoral, seperti data tentang Neraca Bahan Makanan (NBM), FSVA, semua itu memerlukan sinergi bersama BPS.

Sementara itu, Kepala BPS Pekanbaru Khairunnas mengaku sangat mengapresiasi kerjasama yang terjalin diantara instansinya dan DKP Pekanbaru. Ia pun menyatakan, BPS Pekanbaru sangat siap untuk mendukung Pemko Pekanbaru dalam melaksanakan program-program pelayanan masyarakat, terutama dalam upaya peningkatan ketahanan pangan.

"Secara sektoral, DKP memerlukan data yang lebih spesifik. Ini yang coba disinergikan. Secara sumber daya, BPS punya kemampuan bila dimintakan untuk membantu mempersiapkan data-data ini," jelasnya.

Rencananya, dalam waktu dekat, pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kerja sama antara DKP dan BPS.